PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA JASA PENERBANGAN TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL
Penulis Utama
:
Teguh Hartono
NIM / NIP
:
T312202024
×<p class="MsoNormal" xss=removed><span xss=removed>Penelitian disertasi ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan pengaturan
pertanggungjawaban pelaku usaha jasa penerbangan terhadap perlindungan konsumen
dalam hukum positif di Indonesia serta menganalisis secara mendalam guna
menemukan rekonstruksi pengaturan pertanggungjawaban pelaku usaha jasa
penerbangan terhadap perlindungan konsumen berbasis kepastian hukum yang adil.<o></o></span></p><p class="MsoNormal" xss=removed><span lang="EN-US" xss=removed>Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang berbentuk
preskriptif, </span><span xss=removed>dengan pendekatan undang-undang, kasus, konseptual dan perbandingan.
Kajian perbandingan hukum dilakukan dengan Amerika, Australia, Malaysia dan
Singapura. Bahan hukum dianalisis dengan alur berfikir atau silogisme deduktif,
dengan premis mayor Filsafat Pancasila dan Teori Negara Kesejahteraan (<i>utility</i>)
dari Bentham, Teori Keadilan dari John Rawls dan Teori “efektivitas aturan
secara normatif” dari Lon Fuller, dengan premis minor berupa norma dan fakta-fakta
hukum terkait pertanggungjawaban pelaku usaha jasa penerbangan di Indonesia. <o></o></span></p><p>
</p><p class="MsoNormal" xss=removed><span xss=removed>Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan regulasi dan relasi
dalam pertanggungjawaban pelaku usaha. Norma pertanggungjawaban dalam UUPK
sebagai <i>lex specialist</i> perlindungan konsumen multitafsir, tidak memisahkan
terminologi produsen barang dengan penyedia jasa (Pasal 19). Terdapat norma
yang kontradiktif dalam Pasal 54 dengan 56 UUPK, sehingga tidak dapat dilaksanakan.
Masalah relasi, maskapai juga tidak sendirian, ada travel agent dan pengelola
bandar udara dalam pertanggungjawaban terhadap konsumen. Konsekuensi Indonesia menganut
paham negara kesejahteraan adalah memiliki kewajiban melindungi masyarakat yang
menjadi konsumen agar tecipta keadilan bagi pihak yang lemah. Dengan landasan
filosofis Pancasila terutama Sila Kedua, Keempat dan Kelima serta Pembukaan UUD
1945 Alinea Keempat, Pasal 28D Ayat 1 dan Pasal 33 Ayat 4, politik hukum
perlindungan konsumen juga diarahkan pada perwujudan pelindungan negara. Rekonstruksi
pengaturan pertanggungjawaban pelaku usaha jasa penerbangan terhadap
perlindungan konsumen berbasis kepastian hukum yang adil dapat dilakukan
dengan: rekonstruksi substansi pengaturan pertanggungjawaban yang multitafsir,
kontradiktif dan tidak dapat dilaksanakan. Membedakan konsep barang dan jasa, mendikotomi
pelaku usaha barang dengan peyedia jasa. Demikian juga dengan klausula baku
yang potensial menimbulkan kesewenang-wenangan. Struktur kelembagaan BPSK dan
BPKN yang selama ini belum optimal harus diperjelas tugas dan kewenangannya. Harmonisasi
UUPK dengan UU Sektoral seyogyanya segera dilaksanakan. Budaya hukum masyarakat
yang suka menyelesaikan permasalahan secara musyawarah tetapi tidak memiliki
waktu, dapat dilakukan dengan ODR (<i>Online Dispute Resolution</i>).<o></o></span></p>
×
Penulis Utama
:
Teguh Hartono
Penulis Tambahan
:
-
NIM / NIP
:
T312202024
Tahun
:
2024
Judul
:
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA JASA PENERBANGAN TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL
Edisi
:
Imprint
:
Surakarta - Fak. Hukum - 2024
Program Studi
:
S-3 Ilmu Hukum
Kolasi
:
Sumber
:
Kata Kunci
:
Rekonstruksi Pengaturan, Pertanggungjawaban Pelaku Usaha, Konsumen Jasa Penerbangan
