Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kewenangan mengawasi dan menangani perkara praktik monopoli pada perdagangan elektronik antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan Federal Trade Commission (FTC) dan untuk mengetahui penegakan praktik antimonopoli pada perdagangan elektronik di Indonesia oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di era digital saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan metode deduktif silogisme. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pengaturan untuk mengawasi dan menangani praktik monopoli antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan Federal Trade Commission (FTC) memiliki beberapa persamaan sekaligus perbedaan dalam pelaksanaannya. Federal Trade Commission (FTC) memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memeriksa tindakan yang diduga melanggar hukum persaingan usaha. Kemudian dengan adanya aktivitas ekonomi digital dalam platform perdagangan elektronik mengakibatkan munculnya iklim persaingan usaha baru sehingga diperlukan kebijakan yang mengatur kegiatan perdagangan elektronik secara spesifik di Indonesia yang juga mengakomodasi kepentingan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menegakkan hukum antimonopoli pada perdagangan elektronik demi menciptakan kepastian hukum.