Kenaikan gaji berkala merupakan peningkatan gaji yang diberikan secara teratur bagi Pegawai Negeri Sipil dalam kurun waktu tertentu yang didasarkan pada golongan dan masa kerja. Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, proses pengelolaan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan wewenang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). BKPSDM Kabupaten Sukoharjo merupakan organisasi perangkat daerah yang mengemban tugas sebagai instansi penyelenggara manajemen kepegawaian daerah. Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kenaikan gaji berkala, maka BKPSDM mengembangkan Sistem Informasi Gaji Berkala (SIGALA) untuk membantu pengelolaan kenaikan gaji berkala. Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem informasi kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan hambatan apa saja yang dialami dalam proses kenaikan gaji berkala.Jenis pengamatan yang digunakan dalam pengamatan ini adalah observasi berperan, yakni pengamatan terhadap suatu objek dimana pengamat ikut serta dalam kegiatan yang diamati. Melalui observasi berperan tersebut, penulis ikut serta dan terlibat secara langsung dalam setiap proses pengelolaan kenaikan gaji berkala dari awal hingga akhir. Teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari pengamatan yang dilakukan adalah proses sistem informasi kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Pengelolaan kenaikan gaji berkala dimulai dari pengecekan data Pegawai Negeri Sipil, pengajuan kenaikan gaji berkala oleh admin Umpeg OPD, validasi ajuan oleh admin KGB BKPSDM, penetapan, hingga penerbitan surat pemberitahuan tentang kenaikan gaji berkala. Tahapan kenaikan gaji berkala tersebut diproses melalui sebuah sistem informasi yang dinanamakan Sistem Informasi Gaji Berkala (SIGALA). Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan dalam proses pengelolaan kenaikan gaji berkala, yakni kesalahan admin Umpeg OPD dalam memilih jenis referensi, belum tersedia kolom alasan ketika ajuan ditolak pada SIGALA, belum ada fitur revisi dan fitur TTE pada SIGALA yang menyebabkan proses kenaikan gaji berkala memakan waktu lebih lama. Beberapa solusi untuk mengatasi hambatan tersebut diantaranya memberikan sosialisasi kepada admin Umpeg OPD terkait pemilihan jenis referensi, menambahkan kolom alasan pengajuan ditolak, menambahkan fitur revisi dan fitur TTE pada SIGALA.
