Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan Opsen Pajak di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini berjenis normatif yang bersifat preskriptif, denganmenggunakan sumber hukum sekunder dan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian terhadap pengaturan undang-undang dengan mengkaji peraturan perundang-undangan tentang Opsen Pajak. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pengaturan Opsen Pajak di Kabupaten Sukoharjo terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu Pasal 49 hingga Pasal 58, dan Pasal 136, dan kemudian di antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah harmonis, akan tetapi tidak dikenal pengaturan Ketentuan Pidana Peraturan Daerah Provini Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023. Dalam hal Pendapatan Asli Daerah, setelah dilakukan proyeksi perhitungan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan peningkatan pendapatan dari sektor pajak secara signifikan setelah diterapkannya kebijakan Opsen Pajak.