Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganilisis terkait kebijakan food estate yang berhadapan dengan kondisi deforestasi hutan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa bahan pustaka hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif silogisme. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat pertentangan antara Permen LHK No. 7 Tahun 2021 dengan UU No. 41 Tahun 1999 terkait kawasan hutan lindung untuk program food estate. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah perlunya mengatur kembali terkait kriteria kawasan hutan lindung yang tidak bersifat lindung agar tidak terjadi pertentangan antara kebijakan.