Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian antara Putusan Hakim Nomor: 278/Pdt.P/2019/PN.Skt. dengan ketentuan mengenai perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan serta menganalisis implikasi yuridis putusan hakim dalam Putusan Hakim Nomor: 278/Pdt.P/2019/PN.Skt. menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang berbentuk deskriptif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan undang-undang dan studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan teknik analisis deduktif atau deduksi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Hakim Nomor: 278/Pdt.P/2019/PN.Skt. kurang sesuai dengan ketentuan mengenai perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Perkawinan karena hakim tidak mengkaji lebih detail mengenai ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan sedangkan putusan hakim tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya. Implikasi yuridis Putusan Hakim Nomor: 278/Pdt.P/2019/PN.Skt. menurut Undang-Undang Administrasi ialah dicatatkannya perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surakarta dengan melampirkan putusan hakim tersebut. Selain itu implikasi yuridis dengan adanya putusan hakim tersebut adalah bisa dikeluarkannya Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan tulisan status menikah serta kelak dalam Akta Kelahiran anak tertulis pula nama bapaknya, tidak hanya nama ibunya.