Mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pengangkatan anak perlu dilakukan melalui penetapan pengadilan dan wajib dicatatkan dalam akta kelahiran tanpa menghilangkan identitas awal anak, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada kenyataannya masih ditemukan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan seperti yang terjadi di Krajan Slagi, Pacitan tahun 2021 di mana anak diangkat hanya berdasarkan surat pernyataan atau kesepakatan lisan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan serta proses pencatatan akta kelahiran anak angkat yang sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan atau dengan menelaah undang-undang dan regulasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwapraktik pengangkatan anak tanpa melalaui penetapan pengadilan bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (9) dan Pasal 39 Ayat (2a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta dalam hal tersebut penting adanya penetapan pengadilan untuk menjamin hak dan status anak angkat yang sah di masa mendatang. Kemudian dalam pencatatan pengangkatan anak, akta kelahiran anak angkat harus dicantumkan catatan pinggir sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan maksud agar identitas awal anak angkat tersebut tidak hilang dan tidak memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandungnya.