Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas di bidang kepegawaian. Salah satu tugas kepegawaian di BKPSDM yaitu pelayanan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilaksanakan oleh bidang mutasi dan promosi. Mutasi merupakan perpindahan pegawai dari instansi satu ke instansi lain atau dari jabatan satu ke jabatan lain. Mutasi bertujuan untuk pengembangan karir pegawai, kesejahteraan pegawai, memenuhi kepegawaian pada suatu instansi, dan menciptakan suasana kondusif dalam lingkungan kerja. Pelaksanaan pelayanan mutasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta telah menggunakan sistem yang dapat mengoptimalkan pekerjaan pegawai agar lebih efektif dan efisien. Sistem informasi yang digunakan berupa sistem Osasurakarta, SIASN, E-Mutasi, dan SIMONCER. Tujuan pengamatan ini yaitu untuk mengetahui proses sistem informasi manajemen pelayanan mutasi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dan kendala yang dialami selama proses pelayanan mutasi. Jenis pengamatan yang dilakukan oleh penulis yaitu observasi berperan serta yang terlibat dalam pelaksanaan secara langsung dari awal hingga akhir. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu melakukan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Berdasarkan hasil pengamatan di BKPSDM Kota Surakarta, proses pelayanan mutasi pegawai dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain: 1) Proses administrasi; 2) Tes assessment; 3) Usulan ke instansi asal; 4) Usulan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN); 5) Usulan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD); 6) Usulan ke Kementerian dalam negeri (Kemendagri); 7) Usulan SK Pengangkatan ke Wali Kota; 8) Penerbitan SK Mutasi dan SK Pengangkatan. Dalam pelaksanaan pelayanan tersebut didukung dengan Standar Operasional (SP) sebagai pedoman yang terdiri atas: 1) Persyaratan; 2) Sistem, mekanisme, dan prosedur; 3) Jangka waktu pelayanan; 4) Biaya/tarif; 5) Produk pelayanan; 6) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Penulis memperoleh hasil proses sistem informasi pelayanan mutasi internal dan eksternal di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. Kendala yang dialami saat proses pelayanan yaitu sistem mengalami server down, terkendala jaringan, dan dokumen kurang lengkap.