Penjatuhan sanksi pidana dalam Undang-Undang Perikanan memberikan perbedaan antara nelayan lokal dan nelayan asing pelaku illegal fishing di ZEEI, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi nelayan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum nasional dalam menanggulangi tindak pidana illegal fishing di ZEEI saat ini dan menganalisis penjatuhan sanksi pidana terhadap nelayan lokal dan nelayan asing pelaku illegal fishing di wilayah ZEEI dalam prespektif keadilan sosial.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik yang dipakai dalam mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penjatuhan sanksi pidana dalam menanggulangi illegal fishing di wilayah ZEEI dalam hukum nasional yang tertuang didalam Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berlaku saat ini bersifat primum remidium, sehingga dalam praktiknya hakim cenderung menjatuhkan putusan berupa pemidanaan baik penjara maupun denda bagi pelaku illegal fishing di ZEEI. Bagi pelaku illegal fishing berkewarganegaraan Indonesia dikenakan sanksi pidana berupa denda sekaligus penjara, sedangkan pelaku illegal fishing berkewarganegaraan asing hanya dikenakan denda dikarenakan Undang-Undang Perikanan mengadopsi UNCLOS 1982 yang tidak memperbolehkan nelayan asing dipidana penjara. Berdasarkan konsep keadilan sosial yang menitikberatkan pada persamaan, yang mana nelayan lokal maupun nelayan asing pelaku illegal fishing memiliki hak, kewajiban dan kedudukan yang sama dihadapan hukum, kondisi ini tentunya tidak adil bagi nelayan lokal. Sehingga perlu adanya upaya paksa yang dilakukan dari pemerintah dengan membentuk tindakan alternative dengan merumuskan sanksi pengganti denda yang tidak dapat terbayarkan. Supaya nelayan asing tidak bisa lolos begitu saja tanpa mempertanggungjawabkan perbuatannya.