SURYA BARINDI. E0017454. 2024. KEDUDUKAN HUKUM ANGGOTA KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM YANG DIBERHENTIKAN OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU. (Studi Kasus Pemberhentian Evi Novida Ginting Manik). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi kedudukan hukum anggota Komisi Pemilihaan Umum yang diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis dan pendekatan perbandingan. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder,dan tersier. Teknik analisis bahan hukum penelitian ini adalh studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum penelitian ini menggunakan metode telaah deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam penyelenggaran pemilihan umum perlu adanya penegakan kode etik oleh perradilan etik penyelenggara pemilihan umum dari sudut pandang hukum administrasi negara, kehadiran kewenagan Dewan Kehormatan Pemilu yang bersifat final dan mengikat berikatan dengan status hukum anggota Komisi Pemilihan Umum yang diberhentikan.oleh Dewan Kehormatan pemilu, yang kemudian ditetapkan oleh Keputusan Presiden, menjadi dasar legalitas pemberhentian. anggota Komisi Pemilihan Umum memiliki hak untuk melakukan upaya hukum atas putusan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara.

Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kedudukan hukum Evi Novida Ginting setelah penetapan Keputusan Presiden Nomor 34/P/2020 dan No. 82/6/2020/PTUN.JKT, menjadi ketidakjelasan hukum.Akibat  tidak dikeluarkanya Keputusan Presiden tentang penetapan pengangangkatan kembali Evi Novida Ginting mengindikasikan adanya tindakan pembiaran Pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini dimungkinkan karena hukum administrasi negara menganut tindakan fiktif positif, namun dalam kasus ini tidak memenuhi prinsip kepatutan karena Presiden tidak melaksanakan putusan pengadilan. Keanggotaan Evi Novida Ginting telah cacat hukum administrasi karena tidak adanya Keputusan Presiden atas pengaktifan kembali keanggotaanya sehingga tidak memenuhi prinsip legalitas.