Rendahnya tingkat kemandirian pada pemerintahan daerah kabupaten/kota di Indonesia menjadi bukti bahwa sampai saat ini tujuan otonomi daerah belum terwujud, dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintahan daerah belum baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris pengaruh dinasti politik terhadap kinerja pemerintahan daerah.

Populasi penelitian ini merupakan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, sehingga diperoleh sampel sebanyak 1.382 data observasi dari tahun 2016-2020. Kinerja pemerintah daerah diukur menggunakan skor EKPPD. Pengujian dilakukan dengan menggunakan Eviews 12 dan menerapkan analisi regresi linier berganda. Dalam penelitian ini juga melakukan analisis dengan empat sub-sampling yang berbeda terdiri dari jawa,non-jawa,pemekaran, dan non-pemekaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinasti politik memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil serupa ditunjukan pada sub-sampling di daerah jawa dan pemekaran, namun pada daerah non-jawa dan non-pemekaran dinasti politik tidak memiliki pengaruh. Perbedaan hasil ini disebabkan karena efek yang dipengaruhi oleh faktor kontekstual seperti budaya politik, tingkat partisipasi politik, dan kondisi sosio-ekonomi yang berbeda di setiap wilayah. Penelitian ini juga menguji ketahanan hasil penelitian dengan menggunakan rasio efektivitas sebagai pengukur kinerja pemerintah daerah. Hasil robustness test menunjukkan hasil yang konsisten dengan model utama.