Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesiapan eksisting peradilan pidana Indonesia dalam mengimplementasikan Hukum Adat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta merumuskan konsep seharusnya peradilan pidana di Indonesia menyongsong berlakunya hukum adat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023. Penelitian ini termasuk tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan mencakup pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan historis. Penelitian ini bersifat preskriptif dan deskriptif, melibatkan studi pustaka dengan pengumpulan bahan hukum dari sumber primer dan sekunder, serta menggunakan analisis kualitatif secara deskriptif-analitik dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. pertama, eksisting peradilan pidana saat ini belum siap untuk mengimplementasikan Hukum Adat hal ini disebabkan antara lain : pada umumnya hakim di Indonesia menggunakan pandangan positivis dan hal ini bertentangan dengan hukum adat, belum adanya pedoman pelaksanaan terkait pengakuan hukum adat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023, sanksi dalam KUHP hanya diberikan sebagai sanksi tambahan, serta kesulitan dalam mengintegrasikan nilai-nilai dan praktik hukum adat dengan kerangka hukum pidana nasional. Kedua, dalam menyongsong berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 2023, paradigma hakim harus mengembangkan pandangan sosiologis, Mahkamah Agung harus segera melakukan penyusunan pedoman pelaksanaan bagi para hakim, harus ada pemahaman yang sama antar pemangku kepentingan, seharusnya penerapan sanksi pidana adat dapat menjadi sanksi pokok dalam hal tindak pidana adat yang bukan merupakan tindak pidana menurut KUHP, sanksi yang diberikan harus responsif terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, serta pengembangan mekanisme penanganan kasus yang mendukung pendekatan restoratif atau mediasi sesuai dengan nilai-nilai hukum adat.