RESPONSIVITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN PRAKTIS DAN STRATEGIS GENDER PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Penulis Utama
:
Rofi Aulia Azahra Putri
NIM / NIP
:
D0120056
×<p class="MsoNormal" xss=removed><span xss=removed>Memenuhi kebutuhan gender dalam tata
kelola kepegawaian institusi publik penting untuk menciptakan lingkungan kerja
yang adil, inklusif, dan tanpa adanya
diskriminasi.</span><span xss=removed> </span><span lang="EN-ID" xss=removed>Adanya fenomena <i>glass ceiling</i> mengakibatkan organisasi
publik mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan praktis dan strategis
gender. Pemerintah DIY merupakan salah satu daerah yang mendapatkan prestasi
berupa Anugerah Parahita Ekapraya kategori Utama pada Tahun 2023. </span><span lang="EN-US" xss=removed>Penelitian ini bertujuan mengetahui responsivitas
pemenuhan kebutuhan praktis dan strategis gender pada Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dipilihnya BKD di DIY didasarkan
pertimbangan bahwa BKD dipimpin oleh
perempuan dan representasi jabatan pegawai perempuan sebanyak </span><span xss=removed>55,4%, dibandingkan pegawai laki-laki yang hanya sebesar 44,6%</span><span lang="EN-US" xss=removed>. Teori pemenuhan
kebutuhan gender menggunakan teori Moser (1989) dan aspek responsivitas mengacu
pendapat Dwiyanto (2008). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif
dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Validitas
data menggunakan triangulasi sumber dan teknik.
Analisis data menggunakan data interaktif dan analisis gender Moser. Penelitian
ini mengungkapkan bahwa aspek-aspek responsivitas menurut Dwiyanto (2008),
yaitu mengidentifikasi kebutuhan, menyusun agenda prioritas, dan melaksanakan
program sesuai kebutuhan telah diterapkan berdasarkan fungsi manajemen sumber
daya manusia, yakni pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan. Pertama,
kebutuhan-kebutuhan pegawai laki-laki dan perempuan telah diidentifikasi untuk
menjalankan peran dalam bekerja yang terdiri pemenuhan kebutuhan praktis dan
strategis. Kedua, telah disusun agenda prioritas sesuai kebutuhan-kebutuhan praktis
dan stretagis pegawai laki-laki dan perempuan tersebut ke dalam dokumen-dokumen
dan kebijakan-kebijakan yang ada di BKD di DIY sebagai bentuk pemenuhan
kebutuhan strategis. Ketiga, kebutuhan-kebutuhan tersebut telah dilaksanakan
melalui berbagai program sebagai respon dalam memenuhi kebutuhan praktis dan
strategis pegawai laki-laki dan perempuan BKD di DIY. <o></o></span></p>
×
Penulis Utama
:
Rofi Aulia Azahra Putri
Penulis Tambahan
:
-
NIM / NIP
:
D0120056
Tahun
:
2024
Judul
:
RESPONSIVITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN PRAKTIS DAN STRATEGIS GENDER PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
