Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kriminalisasi penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta menilai dampak kriminalisasi penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden terhadap kebebasan berbicara dan hak asasi manusia. Jenis penelitian dalam Tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian ini adalah kriminalisasi penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP di Indonesia diatur kembali pada Pasal 217, 218, 219, dan 220 di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kerangka hukum ini bertujuan untuk melindungi kehormatan dan martabat pemimpin negara, tetapi juga memicu kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. Namun, hal ini dianggap penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum. Perbandingan hukum penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden di Indonesia, Amerika Serikat, dan Republik Rakyat Cina (RRC) mencerminkan perbedaan mendasar dalam prinsip-prinsip hukum, dan prioritas kebijakan masing-masing negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih tentang kriminalisasi penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun menimbulkan kekhawatiran terhadap kebebasan berbicara, namun kriminalisasi ini bertujuan menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum. Kebebasan berbicara dan hak asasi manusia harus diseimbangkan dengan hak asasi orang lain dan kepentingan nasional.