Pada tesis ini penulis mengangkat permasalahan analisis kebijakan pemerintah terhadap anak berhadapan hukum(abh) dalam pemenuhan hak-hak anak. Judul tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus anak di Indonesia saat ini belum diselesaikan dengan mengutamakan hak-hak anak kedepannya. Beberapa anak diberikan sanksi penjara dan disatukan oleh penjara dewasa. Berdasarkan penjelasan tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana pemerintah memberikan kebijakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, (2) Bagaimana penerapan kebijakan pemerintah tersebut dalam memberikan perlindungan anak berhadapan hukum. Metode yang digunakan dari penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Bahan hukum yang dipergunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan Analisa kualitatif bersifat deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah saat ini belum memfokuskan pada kepentingan hak- hak anak karena masih terdapat kasus anak dengan menggunakan hukuman penjara yang hal tersebut dapat memberikan dampak negative pada masa depan anak. Anak yang seharusnya diberikan perlindungan secara utuh, namun faktanya anak-anak yang melakukan tindak kejahatan diberikan hukuman yang tidak mengutamakan hak-hak anak kedepannya. Pemerintah seharusnya memberikan jaminan perlindungan anak, baik sebagai anak korban ataupun pelaku, karena pada dasarnya anak-anak tersebut merupakan masa depan negara. Maka dari itu salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi hak-hak anak berhadapan hukum ialah dengan menggunakan restorative justice agar dapat anak tersebut tidak diberikan hukuman penjara dengan disatukan oleh orang dewasa.