Pornografi balas dendam/revenge porn adalah pornografi yang diproduksi atau didistribusikan oleh mitra intim dengan maksud untuk mempermalukan atau melecehkan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan pengaturan tindak pidana revenge porn melalui perbandingan hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di Australia.  Studi perbandingan dimaksudkan untuk mencari persamaan dan perbedaan sehingga diperoleh formulasi yang tepat untuk perbaikan ketentuan di masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan  undang-undang. Jenis data yang digunakan dalah data sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik analisis penalaran hukum yang bersifat silogisme melalui pola berpikir deduktif, yaitu dengan menjelaskan suatu hal bersifat umum untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang lebih khusus.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan tindak pidana revenge porn di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang  Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor  44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UU Pornografi). Sedangkan pengaturan revenge porn di Australia telah djelaskan secara lengkap dan komperhensif dalam Enhaching Online Safety (Non-Consensual Sharing of Intimate Image) Act 2018, Criminal Law Amandement Act 2018 dan Criminal Code Act 1995. Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa kedepannya hukum Indonesia perlu mengatur tentang revenge porn lebih mendalam, peningkatan kinerja lembaga pengaduan, dan kepastian hukum tentang penghapusan konten intim korban yang tersebar di internet sebagai penerapan prinsip “right to be forgotten”.