Kebijakan bencana alam memainkan peran kunci dalam tata kelola bencana alam. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan perubahan kebijakan tata kelola bencana alam di Indonesia selama periode 1961 sampai dengan tahun 2022. Evolutionary Governance Theory digunakan untuk menganalisis perubahan aktor dan institusi melalui jalur evolusi pemerintah meliputi path dependence, interdependence path, dan goal dependence, yang dipengaruhi oleh perubahan pengetahuan dan kekuasaan. Penelitian ini menganalisis 95 kebijakan berupa regulasi terkait bencana alam dari tahun 1961 hingga 2022 yang diperoleh melalui laman resmi pemerintah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik analisis isi kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan pengetahuan telah menggeser kebijakan bencana dari reaktif menjadi proaktif pada tahun 2007. Selain itu, terjadi perubahan dalam aktor kebijakan bencana, dari yang berfokus pada pemerintah pusat menjadi kebijakan yang lebih inklusif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil pada tahun 2007. Bentuk institusi kebijakan bencana juga berubah dari panitia menjadi badan pada tahun 1966. Perubahan tata kelola juga ditemukan pada aspek pembiayaan bencana, yang semula sumber biaya berasal dari pusat, menjadi dari sumber pembiayaan daerah dan masyarakat pada tahun 2008. Perubahan tata kelola kebijakan bencana alam di Indonesia menunjukan adanya perubahan dari sistem terpusat menjadi tata kelola adaptif, Hal ini dapat dilihat bahwa sejak tahun 2007 ditemukan, sistem polisentrik, dan berlapis, partisipasi dan kolaborasi, pengorganisasian mandiri dan networking, serta pembelajaran dan inovasi dalam tata kelola kebijakan bencana alam.