<!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false IN X-NONE AR-SA </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]-->

ABSTRAK

Budya Prabujangga. NIM. S351908008. 2023. Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulisan penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa perkembangan teknologi yang terjadi pada saat ini yang nantinya akan mempengaruhi dalam membuatan akta notaris menjadi akta elektronik tetapi memerlukan adanya landasan hukum yang kuat agar akta notaris tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, menganalisa dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan.Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data normatif-kualitatif.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa dalam membuat akta secara elektronik belum memperoleh landasan hukum yang kuat, sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum akan tercapai, jika tidak terdapat ketentuan yang saling bertentangan antara undaang-undang yang satu dengan yang lainnya. Substansi hukum dalam pembuatan akta notaris secara elektronik belum terakomodir sepenuhnya dalam UUJN dengan adanya kewajiban untuk membacakan akta dihadapan para penghadap dengan dihadiri para saksi dan tidak terpenuhinya syarat ini akan menimbulkan sanksi hukum bagi notaris.

Perlu dilakukan revisi terhadap UUJN dan UU ITE, serta melakukan harmonisasi hukum antara berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, sehingga terjadi kecocokan hukum antara undang-undang yang ada, yang mengatur tentang otensitas dari akta autentik dan kekuatan akta elektronik dalam pembuktian yang selama ini menjadi hambatan dalam pembuatan akta secara elektronik oleh notaris. Pemerintah perlu untuk mestimulus revisi UU notaris ke arah yang memungkinkan untuk meningkatkan peranan dan fungsi notaris sesuai dengan perkembangan teknologi dan zaman. Notaris kedepannya harus mampu mempersiapkan diri dengan cara meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam pengelolaan data elektronik yang mampu mengikuti perkembangan teknologi, dengan rasa aman dan nyaman.

Kata Kunci: Notaris, Teknologi, Akta elektronik