Nanang Subekti, T312202020, Rekonstruksi Prinsip-Prinsip Demokrasi Ekonomi (Studi Penafsiran Undang-Undang Dasar 1945), Promotor: Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H, S.H.,M.M, Co. Promotor: Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S, Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

Penelitian disertasi ini berawal dari adanya pembatasan kekuasaan menjadi pokok perhatian teori konstitusionalisme dan urgensi prinsip prinsip perekonomian nasional yang bersifat mengikat sekaligus memaksa dan wajib untuk dilaksanakan oleh perumus dan pembuat kebijakan terkait perekonomian nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang makna prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dalam perumusan perubahan UUD 1945, menemukan penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap prinsip-prinsip demokrasi ekonomi, serta konvergensi antara prinsip-prinsip demokrasi ekonomi yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (4) dan rekontruksi yang diperlukan dimasa mendatang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, sejarah, perbandingan, dan pendekatan koseptual. Selain melakukan penelusuran pada proses pembahasan perubahan UUD 1945, penelitian ini juga menggunakan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dari Tahun 2003 sampai dengan 2023 bidang perekonomian untuk melihat bagaimana tafsir terhadap prinsip-prinsip demokrasi ekonomi Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa; Pertama, ditemukan makna setiap prinsip demokrasi ekonomi yang tertuang pada Pasal 33 ayat (4) dari original intent perubahan UUD 1945. Kedua, penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap prinsip-prinsip demokrasi ekonomi memiliki karakteristik yang bersifat umum dan khusus dilihat dari keberlakuan penafsiran di bidang perekonomian, selain itu penafsiran Mahkamah bersifat progresif terhadap Prinsip Efisiensi Berkeadilan, Berwawasan Lingkungan, dan Berkelanjutan terhadap original intent, sedangkan untuk prinsip-prinsip lainnya cenderung konservatif. Jika dilihat dari gagasan negara kesejahteraan dalam konstitusi Indonesia mencerminkan gagasan campuran antara Universal Welfare State dan Social Insurance Welfare State walaupun tidak sepenuhnya. Ketiga, adanya konvergensi antara prinsip berwawasan lingkungan  dengan prinsip berkelanjutan ke dalam prinsip berkelanjutan. Prinsip berwawasan lingkungan baik secara teori, makna perumusan maupun dalam penafsiran Mahkamah bahkan dalam perkembangan hukum internasional termasuk di dalam prinsip berkelanjutan (suistanable development). Sehingga, dalam upaya meningkatkan UUD 1945 sebagai sebuah konstitusi yang lebih ekosentris, maka prinsip berwawasan lingkungan dapat ditempatkan tersendiri sebagai penguatan perlindungan terhadap lingkungan yang juga memuat kewajiban negara dan warga negara untuk melindunginya.