Di era digital, persepsi publik terhadap suatu organisasi atau lembaga sangat mudah terbentuk dan berubah dengan cepat. Hal ini disebabkan oleh kemudahan akses informasi dan penyebarannya melalui media sosial, berita online, dan platform digital lainnya. Dalam lingkungan ini, informasi yang benar maupun salah dapat dengan cepat menjadi viral, memengaruhi pandangan masyarakat dalam hitungan menit atau jam. Dampaknya, reputasi organisasi dapat terpengaruh secara signifikan, baik secara positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana informasi tersebut diinterpretasikan oleh publik. Komunikasi Krisis yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akibat beberapa isu yang muncul pada bulan April-Mei 2024 seperti; 1). Kasus pengiriman barang berupa sepatu, 2). Alat hibah untuk Sekolah Luar Biasa (SLB), dan 3). Barang kiriman produk robot, turut melibatkan Perusahaan Jasa Titipan (PJT) sebagai perantara pengiriman barang-barang tersebut. Krisis-krisis ini memicu sentimen negatif dari publik terhadap instansi DJBC. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan teknik purposive sampling untuk mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan 6 (enam) informan. Berdasarkan Situational Crisis Communication Theory (SCCT), DJBC telah melalui fase pra krisis, krisis, dan pasca krisis dengan menerapkan strategi komunikasi yang meliputi deny strategy dengan elemen denial dan scapegoat, diminish strategy melalui excuse selama masa krisis, serta rebuild strategy melalui apology dan bolstering strategy melalui reminder dan ingratiation pada masa pasca-krisis. Analisis terhadap tiga faktor utama yang menentukan ancaman krisis terhadap organisasi Crisis Responsibility, Crisis History, dan Prior Relational Reputation menunjukkan bahwa DJBC menghadapi tantangan signifikan dalam manajemen komunikasi krisis nya di era sekarang ini.