Didin Muklishon. K4417025. MANIPOLISASI PERS DI JAWA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2024.

            Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan: (1) Latar belakang manipolisasi pers di Jawa pada masa Demokrasi Terpimpin. (2) Penerapan manipolisasi pers di Jawa pada masa Demokrasi Terpimpin. (3) Dampak penerapan manipolisasi bagi kehidupan pers di Jawa pada masa Demokrasi Terpimpin.

            Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah historis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan berbagai surat kabar yang beredar di Jawa tahun 1959-1965, dan literatur kepustakaan, baik berupa buku maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis historis dengan pendekatan politik melalui kegiatan kritik intern dan ekstern yang bertujuan untuk menguji kredibilitas sumber.

            Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan: (1) Dengan adanya pers yang agresif, kebebasan berpendapat dan kritik terhadap pemerintah menjadi berkurang. Pemerintah, bahkan militer, mudah tersindir dengan berita-berita seperti korupsi dan penyelundupan, yang dimuat oleh pers. Hasilnya, beberapa surat kabar dibredel karena dianggap mengganggu keamanan umum. Dimulai dari Peperda Jakarta Raya ketika membuat peraturan izin terbit bagi  penerbit pers di wilayahnya, yang kemudian disusul pemerintah pusat mengeluarkan Peperti No. 10 tahun 1960. (2) Pers yang awalnya mengharapkan kebebasan berpendapat dari lahirnya Demokrasi Terpimpin, tetapi ternyata lebih mengekang dari peraturan sebelumnya. Sulit bagi surat kabar untuk menyuarakan pendapat, terutama yang frontal terhadap kebijakan negara dan tidak sejalan dengan poros politik saat itu, Nasionalis Agamis Komunis. Hal ini menjadikan pers hanya mempunyai dua pilihan, bergabung atau berhenti dari persuratkabaran. (3) Salah satu dampak dari Manipolisasi Pers ini adalah bahwa surat kabar harus meminta perizinan kepada militer setempat untuk mendapatkan Surat Izin Terbit (SIT). Surat kabar yang tidak setuju akan dihukum oleh pemerintah atau diberhentikan dari pers Indonesia. Pers juga harus menyebarkan indoktrinasi tentang Manipol/USDEK sebagai garis besar haluan negara dan konsep politik Nasakom. Akibatnya, banyak halaman surat kabar mereka berisi berita tentang Manipol/USDEK atau Nasakom. Konfrontasi Malaysia juga menjadi tajuk utama berita di Indonesia sejak tahun 1963.