SARASWATI ASA SYAININDITA, NIM S352202043, EFEKTIVITAS PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH GUNA MEWUJUDKAN KEADILAN,  Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2024.

Pajak merupakan sebuah bentuk kontribusi aktif yang dapat diberikan oleh masyarakat untuk turut mensukseskan program pembangunan pemerintah. Untuk itu, pemerintah telah memperbaharui sistem pengaturan tentang pajak dan retribusi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Salah satu objek pajak dalam ketentuan tersebut bersumber dari bea peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan (BPHTB). Demi memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, maka aturan dan perolehan dari pembayaran BPHTB menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota tempat terjadinya aktivitas tersebut. Isu hukum muncul ketika pengenaan BPHTB menggunakan standar yang berbeda. Kendati perbedaan pengenaan standar perhitungan BPHTB dapat mencerminkan keadilan, namun penelitian lebih mendalam diperlukan untuk melihat apakah unsur keadilan tersebut telah dapat terpenuhi dalam praktik pengenaan BPHTB di Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sumber ketidakadilan dalam pengenaan BPHTB dan memberikan rekomendasi agar pengenaan BPHTB lebih mencerminkan nilai keadilan. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang melibatkan PPAT maupun pembeli dan instansi yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar sebagai narasumber. Data yang diperoleh dari kegiatan wawancara kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberlakuan zonasi dalam pengenaan BPHTB di Kabupaten Karanganyar sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja, efektivitas hukum dalam pengenaan BPHTB tersebut masih belum berjalan dengan optimal. Secara substansi tujuan dari adanya standar pembeda dalam pengenaan BPHTB sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat dan pemerintah. Kurangnya transparansi dalam penetapan standar tersebut menjadi penyebab timbulnya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pembeli yang harus membayar BPHTB.