Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Pidana Perusakan Hutan Berbasis Keadilan Ekologi
Penulis Utama
:
Atikah Mardhiya Rohmy
NIM / NIP
:
T312202005
×<p class="MsoNormal" align="center" xss=removed><b><span xss=removed>ABSTRAK<o></o></span></b></p><p class="MsoNormal" xss=removed><span lang="EN-US" xss=removed>Atikah Mardhiya Rohmy
T312202005 “</span><span lang="EN-US" xss=removed>Rekonstruksi
Kebijakan Sanksi Pidana Perusakan Hutan Berbasis Keadilan Ekologi”. Promotor: </span><span xss=removed>Hartiwiningsih,
Ko-Promotor: I.G.K Ayu Rachmi Handayani. Disertasi </span><span lang="EN-US" xss=removed>Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2024.<o></o></span></p><p class="MsoNormal" xss=removed><span lang="EN-US" xss=removed>Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi model
pengaturan sanksi pidana pokok perusakan hutan berbasis keadilan ekologi.
Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan
perundang-undangan, konseptual, kasus, komparatif dan filosofis. Bahan hukum
dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis secara evaluatif,
diagnostik dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kebijakan
sanksi pidana perusakan hutan, belum sesuai dengan keadilan ekologi,
disebabkan; (a) Terjadi ketidaksesuaian dengan tujuan dan hakikat sanksi pidana
yang hendak dicapai; (b) Kebijakan sanksi yang baru menciptakan efek kejut,
belum menciptakan efek jera dan belum menyentuh aspek restorative; (c)
Partisipasi Masyarakat masih dalam tahap semu/tokenism. (2) Faktor-faktor
penghambat, diantaranya: (a) Kondisi existing implementasi penegakan hukum pidana
yang belum berbasis keadilan ekologi; (i) Substansi hukum, terdapat
pertentangan norma; (ii) Aparat penegak hukum, masih mewarisi kultur lama,
lebih mengutamakan menjatuhkan pidana penjara pada pelaku, terbukti tidak
efektif dalam menanggulangi kejahatan; (iii) Sarana dan prasarana, kurang
menyesuaikan perkembangan teknologi terutama prosedur pembuktian ilmiah serta
belum terwujudnya keterpaduan antara kelembagaan aparat penegak hukum; (iv)
Masyarakat, belum adanya keterbukaan informasi dan transparansi; (v) Budaya,
paradigma pengelolaan hutan yang masih antroposentrisme. (b) Proses formulasi
dalam pembentukan kebijakan sanksi pidana perusakan hutan; (i) Adanya tekanan
dan intervensi kekuasaan dan politik dari berbagai pihak yang dioperasionalkan
usaha besar (oligarki); (ii) Sumber daya manusia yang rendah. (3) Rekonstruksi
model pengaturan sanksi pidana pokok perusakan hutan berbasis keadilan ekologi,
dengan menggunakan pendekatan ekologi (<i>distributive justice, recognition,
participation, capabilities</i>) dan sistem pemidanaan yang mengedepankan
keadilan korektif, restoratif, serta rehabilitatif, dengan cara; (a) Memasukkan
tiga jenis subjek hukum; manusia, selain manusia (biotik) dan <i>non-living
entities</i> (abiotik) ke dalam UU di bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
(b) Menjadikan tindakan pemulihan lingkungan sebagai instrumen pemaksa yang
utama (sanksi pidana pokok) selain denda, perampasan aset (korporasi) dan penjara
(apabila menimbulkan korban jiwa); (c) Mekanisme pemulihan lingkungan hidup,
perlu dibentuk suatu lembaga yang bertindak sebagai <i>Trustee </i>Independen;
(d)<a name="_Hlk162180414"> Mengintegrasikan serta melestarikan perspektif kearifan
lokal dengan cara <i>Traditional Ecological Knowledge</i> (TEK), mengacu pada
kearifan lokal masyarakat hukum adat setempat yang terhubung dengan lanskap serta
menjadikan Pancasila sebagai landasan etika, pengembangan sains kehutanan dan
lingkungan hidup. </a><o></o></span></p><p>
</p><p class="MsoNormal" xss=removed><b><span lang="EN-US" xss=removed> </span></b><span lang="EN-US"><o></o></span></p>
×
Penulis Utama
:
Atikah Mardhiya Rohmy
Penulis Tambahan
:
-
NIM / NIP
:
T312202005
Tahun
:
2024
Judul
:
Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Pidana Perusakan Hutan Berbasis Keadilan Ekologi
