Penulis Utama : Ahmad Muntaha
NIM / NIP : T201608002
× KOMUNIKASI TRANSPARAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA - Studi Kultur dan Kinerja Transparansi pada Daerah Pegunungan dan Pesisiran
Komunikasi transparan belum banyak diterapkan di badan publik; padahal di era keterbukaan dan media digital saat ini transparansi adalah prasyarat untuk mengikis distrust dan sekaligus meningkatkan kepuasan warga negara. Dengan kerangka atribut Komunikasi Transparan dari Rawlins (2008) dan Rumble & Irani (2016), dan praktik Keterbukaan Informasi Publik sebagai regulasi yang wajib dijalankan lembaga publik di Indonesia (Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, 2008), penelitian ini dilakukan. Kultur dan kinerja komunikasi menjadi fokus utama komunikasi organisasi birokrasi ini.   
Masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah kultur komunikasi transparan online pemda di Indonesia; 2) bagaimanakah kinerja komunikasi transparan pemda di Indonesia. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan secara mendalam praktik Komunikasi Organisasi Transparan pada pemerintah lokal (Pemda) di Indonesia.
Metode. Jenis penelitian studi kasus kualitatif, dengan komunikasi transparan Pemda sebagai obyek/ locus-nya. Dua pemda sebagai unit analisis dipilih secara purposive, dengan kriteria perbedaan geografi dan tahun (lama dan baru) dalam mempraktikkan komunikasi transparan; keduanya yaitu  Pemerintah Kabupaten Sleman (DIY) (pegunungan) dan Kota Pekalongan, Jawa Tengah (pesisiran). Data primer praktik komunikasi transparan Dinas Kominfo dikumpulkan melalui cara jamak/ beragam; 1) wawancara mendalam dengan tim Inti PPID di Diskominfo Pemda; 2) observasi kancah untuk memastikan proses layanan informasi publik langsung di kantor (luring); 3) menilai kualitas informasi laman oleh warga pengguna laman/ informasi publik. Data kualitatif direduksi, dan analisis melalui describing, connecting, classifying –sampai mendapatkan pola-pola kultur dan kinerja komunikasi.
Hasil. (1) Komunikasi transparan dalam praktik Pemerintah Daerah (sebagai badan publik) di Indonesia merupakan budaya organisasi dengan unsur pokok artefak fisik dan sosial, ritual pelayanan informasi rutin, dan penyelesaian kasus khusus berupa sengketa informasi publik; (2) Budaya komunikasi transparan wilayah ‘Pegunungan’ didapatkan lima proposisi pokok: 1) Penataan struktur artefak “rumah informasi” ganda lalu disatukan untuk kinerja optimal, 2) Ritual koordinasi internal Tim Inti PPID rutin untuk minimasi sengketa informasi, 3) Kultur evaluasi ditegakkan dan monitoring evaluasi formal tiga bulan sekali, 4) Kultur top-down dalam inisiasi PPID tingkat desa, 5) Perangkat teknologi digital diutamakan untuk mendukung pemutakhiran informasi publik; dan budaya komunikasi transparan ‘Pesisiran’ didapatkan enam proposisi pokok: 1) Struktur terbentuk dulu baru kultur, 2) Strutur awal hierarkis, setelah itu demokratis, 3) Dari kultur  tradisional berproses menuju kultur modern, 4) Interaksi efektif/siklik kultur bagus struktur demokratis; 5) Kultur dan struktur berproses menuju commonality; 6) Tugas tim maksimal raih kinerja optimal. (3) Model Komunikasi Transparan Pemerintah Daerah Berbasis Budaya merupakan rekomendasi penelitian ini. Unsur utama adalah (a) kepemimpinan transparan pemerintah daerah sebagai penentu; unsur pendukung konteks internal (b) adalah Budaya Transparansi Digital, dengan tiga variabel, yaitu: artefak fisik dan sosial, ritual rutin, dan kompetensi aktor; (c) konteks eksternal adalah Kinerja Layanan Pemerintah dengan tiga variable,  yaitu: informasi substantif, partisipasi dan akuntabilitas; hasilnya adalah (d) transparansi masyarakat (dapat dibuat indeks) berupa variable kepuasan warga dan efektivitas pesan dan komunikasi transparan.
Implikasi Teoritis. Penelitian ini melengkapi dan menambahkan (secara teoritik) konsep komunikasi transparan dari Rawlins (1988), media komunikasi modern dari Goldhaber (1990), dan variasi constructive cultures dalam Organizational Cultural Inventory  (OCI) dari Cook & Lafferty (1994).  
1.Penelitian ini menambah unsur media modern digital berupa laman (website), dengan berbagai platform penghubung berupa: e-laman, facebook, Instagram, twitter, youtube dan WA beserta tautan/ link-link-nya dalam teori Komunikasi Organisasi Publik (Public Organizational Communication) dari Goldhaber (1990).
2.Penelitian melengkapi unsur keempat berupa BUDAYA TRANSPARANSI DIGITAL (Culture of Government Online Transparency) (khususnya konteks internal pemerintah, sebagai badan publik), Budaya Transparansi digital dengan tiga indikator, yaitu: (1) artefak fisik dan sosial, (2) ritual rutin, (3) kompetensi aktor. indikator transparansi organisasi yang mula-mula dirintis oleh Rawlins (1988), lalu dikembangkan oleh Men (2014) dan Men & Baesche (2015). selengkapnya menjadi, 21 indikator; yaitu: (1) partisipasi (6 indikator), (2) informasi substantif (7 indikator), (3) akuntabilitas (5 indikator), (4) budaya transparansi digital (3 indikator).
3.Penelitian ini menambah varian dalam kelompok A. constructive cultures, yaitu: active norms / proactive norms (norma baru, nomor 13), dengan ciri-ciri perilaku norma kinerja meliputi: (1) pegawai memberikan layanan melebihi prosedur standar baku, (2) pegawai menyusun kegiatan dengan mementingkan rincian/ detail, (3) pegawai berorientasi layanan melebihi prosedur baku. Konsep baru Organizational Culture Inventory (OCI), Cook and Lafferty (1989, 1994) terdapat 13 varian norma.

Keywords: komunikasi transparan, pemerintah daerah, kultur komunikasi online, Model Komunikasi Transparan Berbasis Budaya
×
Penulis Utama : Ahmad Muntaha
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : T201608002
Tahun : 2025
Judul : Komunikasi Transparan Pemerintah Daerah di Indonesia:Studi Kultur dan Kinerja Transparansi Pada Daerah Pegunungan dan Pesisiran
Edisi :
Imprint : Surakarta - Fak. ISIP - 2025
Program Studi : S-3 Ilmu Komunikasi
Kolasi :
Sumber : UNS-Fak. ISIP-T201608002
Kata Kunci : komunikasi transparan, pemerintah daerah, kultur komunikasi online, Model Komunikasi Transparan Berbasis Budaya
Jenis Dokumen : Disertasi
ISSN :
ISBN :
Link DOI / Jurnal : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Widodo Muktiyo
2. Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si
3. Drs. Sudarmo, M.A., Ph. D
Penguji : 1. Sri Hastjarjo, Ph.D
2. Rino Ardhian Nugroho, M.TI., Ph.D
3. Sri Hastjarjo, Ph.D
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. ISIP
×
Halaman Awal : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
Halaman Cover : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
BAB I : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
BAB II : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
BAB III : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
BAB IV : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
BAB V : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
BAB Tambahan : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
Daftar Pustaka : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
Lampiran : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.