Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Cipta Artificial Intelligence (AI) Yang Diperdagangkan Dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT)
Penulis Utama
:
Ifan Arsyad
NIM / NIP
:
S362308005
×<p class="MsoNormal" xss=removed><span lang="IN" xss=removed>Penelitian ini
bertujuan untuk mengkomparasikan pengaturan hukum karya <i>Artificial
intelligence (AI) </i>yang diperdagangkan dalam bentuk<i> Non-Fungible Token (NFT)
</i>di beberapa negara dan di Indonesia, serta untuk merekomendasikan perlunya perlindungan
hukum hasil karya cipta <i>(AI)</i> yang
diperdagangkan dalam bentuk <i>NFT</i>. Penelitan ini termasuk metode penelitian hukum normatif,
metode penelitian menggunakan kepustakaan, dan penelitian terhadap asas-asas
hukum terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan <i>(Statute
Approach),</i> pendekatan konseptual <i>(Conceptual Approach)</i>, dan pendekatan
perbandingan <i>(Comparative Approach)</i> terhadap negara China, India,
Inggris, serta Uni Eropa. </span><span lang="IN" xss=removed><o></o></span></p><p class="MsoNormal" xss=removed><span lang="IN" xss=removed>Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat komparasi pengaturan hukum yang bervariasi di
beberapa negara terkait karya yang diciptakan oleh <i>AI</i>, mulai dari sejauh
mana pengklasifikasi <i>AI </i>dan intervensi <i>AI </i>dan manusia dalam
pembuatan sebuah karya, serta kontribusi <i>AI</i>, penggunaannya, hingga
pengawasan <i>AI</i> dan pertanggungjawabannya. Demikian juga terkait
perdagangan <i>NFT </i>di Indonesia, pengaturannya hukum dan penyelesaian
sengketanya belum di akomodir secara
spesifik. Dalam hal perlindungan karya cipta yang dihasilkan oleh <i>AI</i> dan
dijual dalam bentuk <i>NFT</i>, penting untuk memastikan bahwa hak-hak hukum
baik manusia maupun produsen <i>AI </i>dan pemegang hak cipta <i>NFT</i> diakui
dan ditegakkan secara tepat. Perlunya peran pemerintah dengan membuat regulasi dalam hal menangani permasalahan
seperti kepemilikan, atribusi, lisensi, dan penegakan pembatasan hak cipta
serta pentingnya pengawasan khususnya audit teknologi AI agar menjamin
transparansi, bias dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta
pentingnya penegakan hukum pada
perdagangan <i>NFT </i>dan Penyelesaian sengketanya. </span><span lang="IN" xss=removed><o></o></span></p><p>
<span lang="IN" xss=removed>Rekomendasi pada penelitian ini bagi pembentuk
Undang-Undang diharapkan segera merevisi Undang Hak Cipta, Undang-Undang
Informasi Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Alternatif Penyelesaian
Sengketa dan Peraturan Pemerintah terkait Perdagangan Elektronik, Serta
Peraturan Menteri Komunikasi Digital dan Informasi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum
Penyelenggaraan Audit Teknologi.</span><span lang="IN" xss=removed> Serta
pemerintah perlu membuat Peraturan
Pemerintah yang mengatur secara khusus terkait <i>Artificial
Intelligence </i> serta regulasi yang mengatur transaksi
perdagangan <i>Non-Fungible Token (NFT) </i>di Indonesia serta regulasi
penyelesaian sengketanya<span xss=removed>. Dengan demikian, perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan dengan
cara lisensi dan Audit teknologi dan dukungan regulasi terkait ekosistem digital dan edukasi hukum, serta dengan kolaborasi industri yang
nantinya diharapkan bisa
mengkamodir ekosistem digital yang berkelanjutan. </span></span></p>
×
Penulis Utama
:
Ifan Arsyad
Penulis Tambahan
:
-
NIM / NIP
:
S362308005
Tahun
:
2024
Judul
:
Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Cipta Artificial Intelligence (AI) Yang Diperdagangkan Dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT)
Edisi
:
Imprint
:
Surakarta - Fak. Hukum - 2024
Program Studi
:
S-2 Ilmu Hukum
Kolasi
:
Sumber
:
Kata Kunci
:
Kecerdasan Buatan; Perlindungan Hukum; Non-Fungible Token; Hak Cipta
