Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang keadilan dan demokrasi  pada pengaturan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa  Yogyakarta. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dengan  teknis analisis data bersifat kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah  pendekatan historis dan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data  menggunakan metode studi dokumen dan wawancara yang mendalam kepada  informan. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa keadilan dan demokrasi pada pengaturan pengisian jabatan  Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta didasari oleh  Pancasila, sehingga berbeda dengan daerah lain, karena adanya sejarah dan dasar  hukum yang berbeda, termasuk dengan keberlakuan Undang-Undang Nomor 13  Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dan Pasal 18B UUD 1945 menjadi dasar hukum pengaturan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.  Penelitian ini berimplikasi bagi masyarakat dan pemerintah Daerah Istimewa  Yogyakarta dalam upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat  dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pengaturan pengisian jabatan  Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta.