Sandang, pangan dan papan adalah kebutuhan primer manusia. Salah satu kebutuhan itu adalah mengenai papan atau rumah/tempat tinggal. Hal ini dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya dalam Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi “bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Indonesia saat ini mengalami permasalah yaitu adanya backlog perumahan yaitu kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat atau dengan kata lain yaitu kuantitas rumah yang belum/tidak tertangani. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat sebagai solusi pembiayaan perumahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai penyediaan perumahaan rakyat melalui program tapera. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analitis, konseptual dan perbandingan. Dengan hasil temuan bahwa saat ini masih banyak permasalahan terkait program tapera ini yang mendapat banyak penolakan dari kalangan pekerja dan pengusaha. Ditinjau dari asas-asas umum pemerintahan yang baik dan teori tujuan hukum maka program tapera ini belum memenuhi unsur sebuah kebijakan yang tepat karena program ini tidak memenuhi asas keadilan dan kemanfaatan secara luas ditengah situasi perekonomian Indonesia saat ini. Oleh karena itu diperlukan sebuah formulasi kembali oleh pemerintah mengenai program tapera ini agar dapat berjalan dan diterima dengan baik oleh masyarakat.