Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital sebagai Upaya Percepatan Transformasi Digital di Kota Probolinggo

Penulis Utama : Muhammad Aunur Rahman
NIM / NIP : E3120103
× <p class="MsoNormal"><span xss=removed>P</span><span xss=removed>elayanan publik </span><span xss=removed>merupakan</span><span xss=removed> tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu inovasi pelayanan publik yang dikembangkan oleh pemerintah</span><span xss=removed> </span><span xss=removed>sebagai bagian dari upaya transformasi digital adalah Identitas Kependudukan Digital (IKD). IKD bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan</span><span xss=removed> keamanan</span><span xss=removed> </span><span xss=removed>administrasi</span><span xss=removed> kependudukan, yang merupaka</span><span xss=removed>n</span><span xss=removed> fondasi pentin</span><span xss=removed>g</span><span xss=removed> dalam pelayanan publik berbasis elektronik. </span><span xss=removed>Walaupun begitu</span><span xss=removed>, implementasi aktivasi IKD di berbagai daerah, termasuk</span><span xss=removed> </span><span xss=removed>Kota Probolinggo, masih menghadapi sejumlah kendala</span><span xss=removed>. </span><span xss=removed>Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi serta hambatan yang terjadi dalam program aktivasi Identitas Kependudukan Digital sebagai upaya percepatan transformasi digital di Kota Probolinggo. Penelitian ini menggunakan </span><span xss=removed>jenis </span><span xss=removed>penelitian </span><span xss=removed>deskriptif</span><span xss=removed> dengan pendekatan </span><span xss=removed>kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan berupa wawancara dan observasi serta studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari George C. Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa i</span><span xss=removed>mplementasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital belum dapat dilaksanakan secara efektif oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo. Begitu pun dengan masyarakat Kota Probolinggo yang masih belum siap dengan program percepatan transformasi digital ini.</span><span xss=removed> </span><span xss=removed>Terdapat beberapa kendala yang dihadapi ole</span><span xss=removed>h Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo. Kendala tersebut mencakup kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital, keterbatasan beberapa masyarakat dalam memiliki perangkat pendukung berupa </span><i><span xss=removed>smartphone</span></i><span xss=removed> yang memenuhi standar minimal untuk mengakses layanan ini, k</span><span xss=removed>urang maksimalnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo dalam kampanye di media sosial, serta belum terjalinnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lain dalam lingkup Pemerintah Kota Probolinggo terkait dengan aktivasi Identitas Kependudukan Digital.</span></p>