Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat Pulau Rempang dalam menghadapi relokasi Proyek Rempang Eco – City serta mengetahui penerapan prinsip Anti – SLAPP dalam melindungi hak masyarakat Pulau Rempang dari tuntutan hukum dalam studi putusan nomor: 937/Pid/2023/PN.Btm. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, historis, dan konseptual, yang berfokus pada bahan – bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat hukum adat Kampung Tua Pulau Rempang dalam menghadapi relokasi Proyek Rempang Eco – City meliputi perlindungan hukum dengan pemberian pengakuan melalui SK Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004, perlindungan hukum dengan pelaksanaan konsultasi publik antara BP Batam, PT. MEG, dan masyarakat hukum adat Kampung Tua, serta perlindungan hukum dengan pemberian ganti rugi yang layak kepada masyarakat Pulau Rempang. Akan tetapi ketiga bentuk perlindungan hukum tersebut tidak dijalankan secara optimal. Penerapan Prinsip Anti – SLAPP yang tertuang dalam pasal 66 UUPPLH sebagai perlindungan hukum dalam putusan nomor 937/Pid.B/2023/PN.Btm belum diterapkan, karena hakim dalam pertimbangan menjatuhkan putusannya hanya semata – mata melihat terpenuhinya unsur pasal yang didakwakan, tanpa melihat realita yang terjadi di lapangan dalam proses relokasi Proyek Rempang Eco – City.