Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No. 12 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Selain itu, juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No. 12 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya dalam proses perekrutan perangkat desa.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau sosio-legal dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan atau studi dokumen dan wawancara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara yang kemudian dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa kehadiran Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No. 12 Tahun 2016  Tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilatarbelakangi oleh 3 urgensi yakni urgensi filosofis, urgensi yuridis, dan urgensi sosiologis. Kemudian berkaitan dengan  implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No. 12 Tahun 2016  di Kabupaten Magetan telah berjalan dengan baik dan lancar, walaupun memang tidak dapat dipungkiri bahwa kendala pasti akan selalu muncul dalam sebuah keberlangsungan suatu kebijakan.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No. 12 Tahun 2016  Tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. terdapat beberapa kendala umum yang antara lain (a) adanya keraguan dari beberapa pihak yang menilai bahwa hasil proses pengangkatan ataupun pemberhentian perangkat desa tidaklah netral dan merugikan, (b) Tidak dipahaminya aturan-aturan mengenai pengangkatan perangkat desa oleh stake holder terkait , (c) Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang tetap masih ada. Akan tetapi, kendala-kendala tersebut dapat diatasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan sehingga proses mengenai perangkat desa baik dalam pengangkatan maupun pemberhentian telah dapat berjalan dengan baik dan lancar.