Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum dalam Perpres 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Perpres 112/2022) dalam mendukung target Net Zero Emission (NZE) Indonesia, serta mengkaji pengaturan yang ideal terkait transisi energi sektor ketenagalistrikan guna mampu mendukung tercapainya target NZE Indonesia selaras prinsip Ecological Justice (EJ).

Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Peraturan Perundang-undangan, buku, jurnal, laporan, hasil penelitian terdahulu, serta sumber kepustakaan lainnya. Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah teknik silogisme deduktif,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat problematika hukum dalam Perpres 112/2022 terkait pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang belum sepenuhnya mengakomodir asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dalam mendukung target NZE Indonesia. Setelah melakukan studi perbandingan antara kebijakan EBT Indonesia dan Malaysia, dapat dirumuskan pengaturan yang ideal terkait transisi energi sektor ketenagalistrikan guna mampu mendukung tercapainya target NZE Indonesia selaras prinsip EJ, yakni dapat dilakukan dengan membentuk kebijakan energi Indonesia yang berangkat dari nilai moral alam.

Kata Kunci: Perpres 112/2022; EBT; target NZE; Ecological Justice.