Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya Rancangan Undang- Undang Perampasan Aset sebagai strategi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi empat pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya peningkatan kasus korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Salah satu cara efektif mengembalikan kerugian keuangan negara adalah dengan mekanisme perampasan aset. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan yaitu (1) Bagaimana pengimplementasian prinsip-prinsip dalam UNCAC 2003 ke dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset? (2) Apa urgensi Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia? Berdasarkan dua rumusan masalah tersebut, diperolah dua kesimpulan. Pertama, prinsip-prinsip UNCAC dalam RUU Perampasan Aset belum sepenuhnya diterapkan, prinsip yang diterapkan tertuang dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 63, dan 64 RUU Perampasan Aset. Kedua, Rancangan Undang- Undang Perampasan Aset penting untuk segera disahkan di Indonesia, mengingat adanya ancaman dari berbagai modus kejahatan baru tindak pidana korupsi.