AKIBAT HUKUM PINJAM NAMA SEBAGAI PENGUASAAN HAK MILIK ATAS TANAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN YANG MENGANDUNG PINJAM NAMA
Penulis Utama
:
Fitria Rahmawati
NIM / NIP
:
S352308019
×<p class="MsoNormal" xss=removed><span lang="EN-US" xss=removed>Penulisan ini bertujuan untuk
menganalisis </span><span lang="EN-ID" xss=removed>akibat
hukum pinjam nama sebagai bentuk penguasaan hak milik atas tanah di Indonesia
dan tanggung jawab notaris dalam rangka pembuatan akta perjanjian yang
mengandung pinjam nama berikut perannya dalam meminimalisir dibuatnya akta
pinjam nama. </span><span lang="EN-US" xss=removed>Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan
metode penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan evaluatif. Pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan
pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi
kepustakaan. Teknik analisis data dengan menggunakan metode silogisme.</span><span lang="EN-ID" xss=removed><o></o></span></p><p class="MsoNormal" xss=removed><span lang="EN-US" xss=removed>Hasil penelitian menunjukan
bahwa akibat hukum pinjam nama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun
2020 yang mana menyatakan tanah menjadi milik pihak yang namanya tercantum
dalam sertifikat, tidak dapat diterapkan dan diberlakukan baik di luar maupun
di dalam internal pengadilan karena selain akan menimbulkan ketidakpastian
hukum, aturan tersebut tidak memenuhi aspek validitasnya sebagai sebuah
diskresi. Untuk itu, sejauh belum diterbitkan peraturan pemerintah yang dapat
menjadi <i>lex specialis derogat legi generali </i>dari Undang-Undang Pokok
Agraria, maka sudah seharusnya akibat hukum pinjam nama mengacu pada
Undang-Undang Pokok Agaria yaitu tanah jatuh kepada negara. Sementara itu, akta
pinjam nama diformulasikan oleh notaris atas kehendak para pihak, maka notaris
dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara administratif, perdata maupun
pidana apabila terbukti melakukan perbuatan melanggar dan atau melawan hukum. </span><span lang="EN-ID" xss=removed>Peran notaris
dalam rangka meminimalisir maraknya pinjam nama </span><span lang="EN-US" xss=removed>tidak terlepas dari dukungan juga peran daripada Majelis Pengawas
Notaris untuk melakukan pembinaan sebagai upaya preventif sekaligus represif
dalam rangka penguatan pola integritas seorang notaris.</span></p><p class="MsoNormal" xss=removed><span lang="EN-ID" xss=removed>Selanjutnya harapan dari penulisan </span><span lang="EN-US" xss=removed>hukum</span><span lang="EN-ID" xss=removed> ini yaitu kiranya mengenai pemberian
kuasa melalui pinjam nama dapat menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia,
sehingga sesegera mungkin mencanangkan Peraturan Pemerintah mengenai pemberian
kuasa yang dilarang dan diperbolehkan berikut mekanisme dan sanksi tegas terhadap
pelanggarnya yang membuat efek jera guna mencegah semakin maraknya pinjam nama.
Harapan lain yaitu notaris dapat berperan aktif dan mengedepankan integritasnya
untuk memberikan penyuluhan hukum serta menolak pembuatan akta yang mengandung
pinjam nama.</span></p>
×
Penulis Utama
:
Fitria Rahmawati
Penulis Tambahan
:
-
NIM / NIP
:
S352308019
Tahun
:
2025
Judul
:
AKIBAT HUKUM PINJAM NAMA SEBAGAI PENGUASAAN HAK MILIK ATAS TANAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN YANG MENGANDUNG PINJAM NAMA
