Elvina Magistasari. Sentot Sudarwanto, Burhanudin Harahap.2025.

Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta

Ganda Terhadap Kepastian Peralihan Hak Atas Tanah (Putusan Pengadilan

Tinggi Bandung Nomor 379/Pdt/2019/Pt.Bdg).Tesis Magister Kenotariatan

Universitas Sebelas Maret

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait

Pertanggungjawaban Hukum Pejabat pembuat akta Tanah membuat Akta Jual Beli

Ganda yang merugikan Pihak ketiga. Penelitian ini juga untuk menarasikan terkait.

Akibat hukum pihak ketiga Bank Mega pasca putusan Pengadilan Tinggi Bandung

nomor 379/PDT/2019/PT.BDG mengenai akta jual beli yang mengandung unsur

Perbuatan Melawan Hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber hukum

yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa

perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa karya tulis ilmiah dan

buku.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama Perbuatan

melawan hukum yang dilakukan oleh staff Notaris/PPAT maka Notaris/PPAT

selaku atasan dapat dimintai pertanggungjawaban. Notaris/PPAT seharusnya

menyadari risiko yang mungkin timbul akibat pembuatan akta yang tidak sah. Atas

tindakan Notaris/PPAT, pertanggungjawaban dapat diminta secara administratif,

berupa teguran hingga pemberhentian dari jabatan berdasarkan Peraturan Jabatan

PPAT dan Kode Etik/Administrasi, KUHPerdata. Kedua Akibat Hukum yang

ditimbulkan dalam Pembatalan Akta Jual Beli Perihal menyangkut pihak ketiga

dalam kasus ini maka jaminan Perjanjian Kredit dan eksekusi Hak Tanggungan

tersebut menjadi tanggung jawab para tergugat berdasarkan perbuatan melawan

hukum karena tindakan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Tergugat I dan

Tergugat II. Dengan dibatalkanya AJB oleh Hakim pada Putusan pengadilan tinggi

Bandung nomor 379/PDT/2019/PT.BDG maka dapat menjadi alasan bagi para

pihak yang menderita kerugian untuk menuntut ganti rugi sesuai dengan ketentuan

Perundang-undangan.

Kata Kunci: Staff Notaris/PPAT, Perbuatan Melawan Hukum, AJB