SALWA AGUSTRI LANGGINI, E0021416, AKUNTABILITAS KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Kasus Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Mdn). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akuntabilitas kurator dalam menangani pengurusan dan pemberesan harta pailit pada kasus Nomor 4/Pdt.SusPailit/2023/PN Niaga Mdn. selain itu juga mengidentifikasi akibat hukum bagi para kurator yang tidak akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan teknik penelitian kepustakaan dan kemudian dianalisis dengan teknik deduksi-silogisme serta menggunakan metode interpretasi gramatikal dan sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh hasil bahwa adanya  renvoi procedur Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn atas putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Mdn. merupakan akibat dari ketidakakuntabelan kurator yang melanggar asas promulgatie dalam proses verifikasi dan pencocokan daftar piutang sehingga menyebabkan kerugian bagi KLHK selaku kreditur. Solusi yang disarankan adalah perumusan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur secara komprehensif terkait mekanisme pengawasan standar moral, batasan tanggung jawab dan sanksi bagi kurator yang melanggar tugasnya. Sehingga dapat terciptanya kepastian hukum bagi para pihak dan pedoman yang jelas bagi seluruh kurator dalam menjalankan tugasnya.