Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pengelolaan limbah di PT Aneka Tambang Tbk dalam rangka mendukung konsep Green Business di Indonesia. Pengelolaan limbah pertambangan memiliki urgensi tinggi mengingat dampak lingkungan yang signifikan, terutama dalam bentuk pencemaran tanah, air, dan udara. Regulasi nasional terkait masih memiliki berbagai kelemahan, seperti belum adanya standar teknis khusus untuk deep sea tailing placement (DSTP), ketidaksinkronan aturan perizinan pasca-implementasi UU Cipta Kerja, serta kurangnya harmonisasi dengan standar internasional seperti Basel Convention, ICMM Principles dan Global Industry Standard on Tailings Management (GISTM). Ketidakjelasan mekanisme pengawasan serta standar mitigasi yang masih terbatas juga menjadi tantangan dalam memastikan efektivitas kebijakan pengelolaan limbah pertambangan. Melalui metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengkaji efektivitas regulasi yang berlaku serta implementasi kebijakan pengelolaan limbah di PT Aneka Tambang Tbk yang dilaporkan dalam Sustainability Report mereka dari 2020 hingga 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan dalam hal transparansi, efisiensi pengelolaan, dan kepatuhan terhadap standar lingkungan yang lebih ketat, meskipun PT Aneka Tambang telah menerapkan berbagai strategi pengelolaan limbah berbasis keberlanjutan sesuai dengan ISO 14001 yang menjadi tolak ukur green business. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan guna memastikan bahwa industri pertambangan dapat berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.