Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai pengaturan-pengaturan yang mengatur gugatan class action yang dapat diajukan kedalam ranah perdata dan tata usaha negara, menganalisis mengenai pengimplementasian kriteria class action sebagai conditio sine qua non, serta perbedaan gugatan class action yang diajukan dalam ranah perdata dan tata usaha negara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm, Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 128/G/2011/PTUN-JKT. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber penelitian terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang- undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode induktif untuk menarik kesimpulan dari dari fakta-fakta hukum yang ada, sementara sifat penelitian bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari beberapa peraturan yang dikaji oleh penulis terdapat kesamaan peraturan yang mengatur mengenai gugatan class action yang dapat diajukan memalui ranah perdata dan tata usaha negara. Akan tetapi, terdapat satu peraturan yang hanya mengatur mengenai gugatan class action yang dapat diajukan kedalam ranah tata usaha negara yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam pengimpelemtasian kriteria class action sebagai conditio sine qua non, menurut majelis Hakim dalam Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm belum memenuhi kriteria class action sebagai conditio sine qua non sehingga gugatan yang diajukan tidak dapat diterima. Sedangkan dalam Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl dan Putusan Nomor 128/G/2011/PTUN-JKT dinilai oleh majelis hakim telah memenuhi kriteria class action sebagai conditio sine qua non. Gugatan class action yang diajukan dalam ranah perdata dan tata usaha negara dalam Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bjm, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl, dan Putusan Nomor 128/G/2011/PTUN-JKT memiliki beberapa perbedaan yakni dari segi dasar hukum, subjek, objek, posita dan petitumnya.