Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bertujuan menangani percepatan permasalahan rumah tidak layak huni oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tujuan tersebut dilakukan melalui skema peningkatan keswadayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk pembangunan kualitas rumah layak huni. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konstruksi sosial masyarakat pada penerima bantuan, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya konstruksi sosial atas penerima program bantuan, serta bagaimana dampak program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Pendem, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menggunakan teori Konstruksi Sosial oleh Peter L. Berger sebagai penguat untuk menggali data secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menonjolkan proses dan makna dengan memahami, menggali, dan menjabarkan data dari informan secara mendalam. Fokus penelitian dalam studi kasus terletak pada fenomena yang terjadi di masa kini dalam konteks kehidupan nyata. Sumber data yang digunakan berupa sumber primer dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap masyarakat lingkungan sekitar penerima bantuan serta sumber sekunder dari literatur yang didapatkan. Hasil penelitian menyatakan bahwa program BSPS dapat membentuk konstruksi sosial yang beragam, seperti partisipasi sosial, perubahan stigma, dan pengakuan sosial penerima bantuan yang lebih positif. Faktor yang berperan penting dalam membentuk konstruksi sosial masyarakat terhadap penerima bantuan yaitu, faktor ekonomi, sosial, politik, dan agama. Program BSPS berdampak pada aspek ekonomi yaitu peningkatan kualitas rumah, mendorong keswadayaan, motivasi dan semangat baru untuk mewujudkan kondisi ekonomi yang lebih baik, serta mengalokasikan pendapatan untuk kebutuhan lain. Pada aspek sosial berdampak pada pembentukan identitas sosial baru penerima bantuan, meningkatnya partisipasi dan solidaritas sosial, serta menumbuhkan harapan akan keadilan sosial terkait pemerataan bantuan.