Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum penyelenggara jalan, perlindungan hukum bagi pengguna jalan, serta partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan jalan provinsi di Jawa Timur. Latar belakang penelitian ini adalah tingginya kerusakan jalan provinsi sepanjang 154 kilometer yang berdampak signifikan pada keselamatan pengguna jalan dan kelancaran aktivitas sosial- ekonomi. Penelitian ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang mengatur kewajiban penyelenggara untuk menjamin infrastruktur jalan yang aman dan layak. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis perundang-undangan berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder, pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta analisis data secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk memperbaiki jalan yang rusak, memasang rambu peringatan pada jalan yang belum diperbaiki, dan menyediakan alokasi dana guna mencegah kecelakaan lalu lintas. Namun, pelaksanaan tanggung jawab ini dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, kondisi geografis yang beragam, dan pelanggaran terhadap daya dukung jalan. Selain itu, mekanisme Citizen Lawsuit memberikan masyarakat hak untuk menggugat penyelenggara jalan yang lalai, sedangkan kelalaian pemerintah dapat dikategorikan sebagai onrechtmatig overheidsdaad yang mengharuskan penyelenggara memberikan ganti rugi kepada korban. Penelitian ini merekomendasikan penguatan manajemen pemeliharaan jalan dengan pendekatan berbasis risiko, peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara jalan, serta pemberdayaan masyarakat melalui edukasi publik dan pengawasan partisipatif. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menciptakan infrastruktur jalan yang berkelanjutan, aman, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara optimal.