Muna Ganesya Arya, 2025. E0021303. PEMIDANAAN DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN BUSINESS JUDGEMENT RULE. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis penerapan batasan Business Judgment Rule dalam melindungi direksi BUMN yang keputusannya berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa direksi BUMN dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas keputusan bisnis yang menyebabkan kerugian, terutama jika terbukti memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, terdapat immunity doctrine yaitu Business Judgment Rule yang memberikan perlindungan hukum bagi direksi yang telah bertindak sesuai dengan prinsip fiduciary duty, yakni duty of loyalty dan duty of care. Keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanggung jawab tetap mendapatkan perlindungan hukum melalui doktrin Business Judgment Rule. Secara khusus, penelitian ini juga menyajikan dan menggambarkan secara jelas bagaimana batasan-batasan yang tercantum dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas diterapkan dalam praktik sebagai dasar penerapan Business Judgment Rule, guna memastikan bahwa doktrin ini tidak disalahgunakan sebagai dalih pembelaan dalam kasus korupsi.