Tinjauan Yuridis atas Norma Monopoli Perdagangan oleh Anak Perusahaan BUMN
Penulis Utama
:
Muhammad Haikal Arsya
NIM / NIP
:
E0021286
×<p>Penelitian ini membahas status hukum anak perusahaan BUMN dan norma
monopoli perdagangan yang dilakukan oleh entitas tersebut. Monopoli merupakan
fenomena ekonomi yang memiliki dampak signifikan terhadap persaingan usaha
serta kebijakan ekonomi suatu negara. Keberadaan monopoli dapat memberikan
manfaat dalam stabilitas ekonomi dan efisiensi operasional, terutama dalam
sektor-sektor strategis yang memerlukan investasi besar. Namun, di sisi lain,
monopoli juga dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, membatasi
kebebasan pasar, serta merugikan konsumen dengan harga yang tidak kompetitif.
Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 serta Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003
tentang BUMN, pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan hak
monopoli kepada BUMN dalam sektor-sektor tertentu yang dianggap vital bagi
kepentingan negara. Pengecualian terhadap larangan monopoli ini bertujuan untuk
memastikan bahwa layanan publik yang krusial tetap berada dalam kendali negara
demi kepentingan masyarakat luas.
</p><p>Namun, bagaimana norma yang berlaku apabila anak perusahaan BUMN
yang berbentuk perseroan terbatas menjalankan monopoli perdagangan. Status
hukum anak perusahaan BUMN menjadi persoalan yang belum secara eksplisit
diatur dalam peraturan yang ada, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum
terkait hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan praktik bisnisnya. Beberapa
pihak berpendapat bahwa anak perusahaan BUMN tetap harus dianggap sebagai
bagian dari BUMN induknya, sehingga mereka berhak atas pengecualian
monopoli yang sama. Sementara itu, pihak lain berpendapat bahwa anak
perusahaan BUMN seharusnya diperlakukan sebagai entitas bisnis yang terpisah
dan tunduk pada regulasi persaingan usaha yang berlaku bagi perusahaan swasta
pada umumnya.
</p><p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Analisis dilakukan dengan
mengkaji berbagai regulasi yang mengatur BUMN, monopoli, serta persaingan
usaha yang sehat, di samping menelaah berbagai putusan Mahkamah Agung dan
Mahkamah Konstitusi yang memberikan interpretasi berbeda mengenai status
hukum anak perusahaan BUMN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih
terdapat ketidakpastian hukum dalam menentukan apakah anak perusahaan BUMN
memiliki hak monopoli yang sama dengan perusahaan induknya atau harus tunduk
pada aturan persaingan usaha yang berlaku secara umum.</p>
×
Penulis Utama
:
Muhammad Haikal Arsya
Penulis Tambahan
:
-
NIM / NIP
:
E0021286
Tahun
:
2025
Judul
:
Tinjauan Yuridis atas Norma Monopoli Perdagangan oleh Anak Perusahaan BUMN
Edisi
:
Imprint
:
Surakarta - Fak. Hukum - 2025
Program Studi
:
S-1 Ilmu Hukum
Kolasi
:
Sumber
:
Kata Kunci
:
Monopoli, BUMN, Anak Perusahaan, Persaingan Usaha, Regulasi Hukum
