AUDRIA DAREL SETIAWAN PUTRI. NIM. E0021074, IMPLEMENTASI TEKNOLOGI ELEKTRONIK DALAM PROSES PPAT DAN NOTARIS DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL: PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan teknologi elektronik dalam proses pelayanan publik pada pembuatan akta notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) di Kabupaten Gunungkidul, dengan fokus pada perspektif hukum administrasi negara. Penggunaan teknologi elektronik dalam administrasi publik memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi, termasuk dalam pembuatan dokumen hukum yang berkaitan dengan tanah dan akta notaris.

Penelitian ini mengkaji penerapan teknologi dalam pelayanan publik oleh PPAT dan notaris di Kabupaten Gunungkidul. Fokus utama penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi teknologi dapat memperbaiki efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pelayanan PPAT dan notaris, serta tantangan yang dihadapi dalam konteks hukum administrasi negara.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus di Kabupaten Gunungkidul, yang melibatkan wawancara dengan pejabat notaris, PPAT, serta pejabat terkait dari instansi pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi elektronik dalam pembuatan akta notaris dan PPAT di Kabupaten Gunungkidul masih berada pada tahap awal. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pemahaman tentang regulasi yang mengatur penggunaan teknologi dalam pembuatan akta, serta masalah terkait dengan keamanan dan validitas data elektronik. Meski demikian, terdapat potensi besar untuk meningkatkan pelayanan publik melalui digitalisasi, dengan mempertimbangkan aspek hukum administrasi negara yang memerlukan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Penelitian ini dalam perspektif hukum administrasi negara, merekomendasikan perlunya penguatan regulasi terkait penggunaan teknologi dalam pembuatan akta notaris dan PPAT, serta upaya untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan aparat terkait mengenai pentingnya teknologi dalam mempercepat dan mempermudah proses administrasi tanah dan akta. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa data elektronik yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

ABSTRACT