Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji  tentang analisis penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan pasir secara illegal dengan menganalisis mengenai Pengaturan Hukum Pidana dan Pertimbangan Hukum dalam  putusan perkara No.556/Pid.Sus/2020/PN Kpn oleh Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen terhadap Pelaku Penambang Pasir secara illegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat perspektif dengan melakukan pengolahan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan putusan pengaturan tindak pidana penambangan pasir secara ilegal dalam hukum pidana yakni dengan menggunakan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, serta Perda No.1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C pada Wilayah Sungai di Propinsi Jawa Timur. Bahwa dalam Putusan, hakim menjatuhkan sanksi pidana dan denda lebih ringan dari tuntutan yang telah diberikan oleh penuntut umum. Penulis juga menyorot pandangan hukum oleh hakim atas Asas retroaktif yang digunakan oleh majelis hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dengan mempertimbangkan locus delicti atas tindak pidana yang terjadi pada kisaran bulan maret, sedangkan Undang-Undang baru rilis pada kisaran bulan Juni, dan putusan yang diberikan keluar pada kisaran bulan November.