Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian kerugian keuangan negara melalui mekanis penghitungan dan pengembaliannya dalam prespektif hukum administrasi negara guna mewujudkan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitiam ini adalah penelitian hukum normatif.  Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach) dalam penelitian tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, segala bentuk pengelolaan keuangan negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan keuangan negara dapat menyebabkan kerugian negara pada bagian keuangan negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur mekanisme penyelesaian kerugian keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan menjadi lembaga yang berhak untuk memeriksa, menilai, dan menetapkan adanya kerugian keuangan negara beradasarkan regulasi yang berlaku. Dalam pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara belum sepenuhnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dikarenakan terdapat lembaga lain yang dapat melakukan penghitungan kerugiam negara, yakni BPKP yang termasuk dalam APIP. Namun, untuk mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara  di Indonesia belum terdapat peraturan yang mengatur secara khusus terkait hal tersebut sehingga diperlukan pembentukan lembaga dan regulasi yang baru guna menciptakan kepastian hukum.