Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara Dalam Prespektif Hukum Administrasi Negara Guna Mewujudkan Kepastian Hukum
Penulis Utama
:
Leonardus Farrel Defi Novendra
NIM / NIP
:
E0021240
×<p xss="removed" xss=removed><span lang="ZH-CN" xss="removed">Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui penyelesaian kerugian keuangan negara melalui mekanis penghitungan
dan pengembaliannya dalam prespektif hukum administrasi negara guna mewujudkan
kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitiam ini adalah
penelitian hukum normatif. Pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>)
dan pendekatan konseptual (<i>Conseptual Approach</i>) dalam penelitian
tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, segala
bentuk pengelolaan keuangan negara diatur dalam </span><span lang="IN" xss="removed">Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan keuangan negara dapat
menyebabkan kerugian negara pada bagian keuangan negara. Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur mekanisme penyelesaian
kerugian keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan menjadi lembaga yang berhak
untuk memeriksa, menilai, dan menetapkan adanya kerugian keuangan negara
beradasarkan regulasi yang berlaku. Dalam pelaksanaan penghitungan kerugian
keuangan negara belum sepenuhnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku,
dikarenakan terdapat lembaga lain yang dapat melakukan penghitungan kerugiam
negara, yakni BPKP yang termasuk dalam APIP. Namun, untuk mekanisme
pengembalian kerugian keuangan negara di
Indonesia belum terdapat peraturan yang mengatur secara khusus terkait hal
tersebut sehingga diperlukan pembentukan lembaga dan regulasi yang baru guna
menciptakan kepastian hukum.</span></p>
×
Penulis Utama
:
Leonardus Farrel Defi Novendra
Penulis Tambahan
:
-
NIM / NIP
:
E0021240
Tahun
:
2025
Judul
:
Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara Dalam Prespektif Hukum Administrasi Negara Guna Mewujudkan Kepastian Hukum
