Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan banding perkara sengketa antara Advokat dan Klien pada Perkara Nomor 182/Pdt/2022/PT.SMG dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan untuk mengetahui bagaimana Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat mengatur pelanggaran kode etik advokat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan bahan hukum diperoleh dan diolah menggunakan metode deduktif silogisme. Diperoleh hasil bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan Permohonan Banding Perkara Nomor 182/Pdt/2022/PT.SMG hanya berdasarkan pada syarat formal. Majelis hakim tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat mengatur pelanggaran, larangan dan sanksi secara komprehensif demi terjaganya profesionalitas profesi advokat. Berdasarkan analisis aturan mengenai kode etik advokat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tidak ditemukan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding selaku advokat. Hak imunitas advokat seharusnya berlaku dalam perkara ini. Oleh karena itu, putusan perkara Nomor 182/Pdt/2022/PT.SMG tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.