Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama terkait pembatasan peran jurnalisme dalam melakukan fungsi pengawasan (watchdog) terhadap demokrasi dan transparansi di Indonesia, Kedua terkait dampak yang ditimbulkan terhadap pembatasan peran jurnalisme investigasi dalam melakukan fungsi pengawasan (watchdog) terhadap demokrasi dan transparansi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan melalui instrumen penelitian berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang kembali diusulkan pada tanggal 27 Maret 2024 dan atas usulan DPR, serta Peraturan Dewan Pers Nomor1/Peraturan-DP/III/2013 tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan. Selanjutnya teknik analisis yang digunakan penulis ialah kualitatif atau non-statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal tersebut yang tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang kembali diusulkan pada tanggal 27 Maret 2024 dan atas usulan DPR nyatanya membatasi peran jurnalisme investigasi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap institusi publik di Indonesia serta mengurangi independensi jurnalis. Hal ini disebabkan oleh adanya larangan terhadap penayangan konten jurnalisme investigasi. Pembatasan tersebut berdampak pada terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi publik serta bertentangan dengan prinsip kebebasan pers. Selain itu, posisi pers sebagai pilar keempat demokrasi menjadi tidak sejalan dengan ketentuan dalam pasal tersebut. Oleh karena itu, pelarangan ini berpotensi menimbulkan dampak bagi pers, masyarakat, dan pemerintah, serta dalam jangka panjang dapat mengancam demokrasi. Dengan demikian, diperlukan kajian ulang terhadap pasal terkait serta penguatan regulasi yang menjamin keselamatan jurnalis.