Sinergi Pemangku Kepentingan Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Menekan Prevalensi Stunting Di Kabupaten Ponorogo
Penulis Utama
:
Aurelia Vestrina Wardhani
NIM / NIP
:
F0121046
×<p class="MsoNormal" xss=removed><span xss=removed>Stunting
merupakan permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh negara di seluruh dunia.
Salah satu faktor utama penyebab stunting di Indonesia adalah kemiskinan
sehingga berakibat pada terbatasnya pemenuhan gizi pada anak. Program Keluarga
Harapan (PKH) merupakan program pemerintah dalam rangka upaya pengentasan
kemiskinan yang memiliki fokus salah satunya terhadap penurunan prevalensi
stunting di Indonesia. Dasar penetapan PKH sebagai salah satu program
pengentasan stunting termuat pada PERPRES nomor 72 Tahun 2021. Akan tetapi,
studi terdahulu menunjukkan banyak permasalahan terkait implementasi PKH,
diantaranya inefisiensi dan rendahnya sinergi antar pemangku kepentingan.
Tujuan penelitian ini adalah mengukur tingkat efisiensi PKH dalam menurunkan
prevalensi stunting serta menganalisis sinergi pemangku kepentingan<i> </i>dalam
PKH sebagai upaya menekan prevalensi stunting di Kabupaten Ponorogo. Populasi
penelitian ini adalah 21 kecamatan di Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya
diukur tingkat efisiensi untuk mengetahui daerah paling efisien yang dijadikan
sebagai sampel untuk menganalisis sinergi pemangku kepentingan dari PKH.
Penelitian ini menggunakan metode DEA untuk mengukur efisien dan analisis
MACTOR untuk menganalisis sinergi pemangku kepentingan<i> </i>PKH dalam upaya
menekan prevalensi stunting di Kabupaten Ponorogo. Terdapat tiga hasil
penelitian, pertama analisis efisiensi menunjukkan bahwa kecamatan paling
efisien dalam upaya menekan prevalensi stunting di Kabupaten Ponorogo adalah
Kecamatan Pudak. Kedua, analisis peran pemangku kepentingan menunjukkan bahwa
aktor dengan tingkat pengaruh dan ketergantungan paling tinggi adalah
pendamping PKH, konvergensi paling kuat terbentuk antara pendamping PKH dengan
pemerintah Kecamatan, dan divergensi paling kuat terbentuk antara pendamping
PKH dengan akademisi kesehatan. Ketiga, analisis sinergi menunjukkan pemerintah
kecamatan, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan sebagai <i>regulator</i>;
pendamping PKH, petugas Posyandu dan petugas Puskesmas sebagai <i>eksekutor</i>;
akademisi kesehatan, akademisi ekonomi, dan penyalur sebagai <i>supporting
institution, </i>serta KPM PKH sebagai <i>end user. </i><o></o></span></p>
×
Penulis Utama
:
Aurelia Vestrina Wardhani
Penulis Tambahan
:
-
NIM / NIP
:
F0121046
Tahun
:
2025
Judul
:
Sinergi Pemangku Kepentingan Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Menekan Prevalensi Stunting Di Kabupaten Ponorogo
