Pembangkangan konstitusi merupakan tindakan tidak mematuhi putusan

MK dalam menguji konstitusionalitas undang-undang. Penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis fenomena terjadinya pembangkangan konstitusi (constitutional

disobedience) terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam

penelitian ini akan dibahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya

pembangkangan konstitusi dan dampak konstitusionalnya.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu yuridis normatif. Sifat

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif. Pendekatan yang

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue

approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dalam penelitian ini, bahan

hukum yang akan digunakan oleh penulis adalah bahan hukum primer dan

sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni

studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan logika berpikir deduksi.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdapat empat faktor yang

mempengaruhi terjadinya pembangkangan konstitusi yakni, MK dianggap telah

melampaui kewenangan dalam judicial review, DPR dan Pemerintah tidak selalu

menaati putusan MK, adanya kecenderungan praktik autocratic legalism, dan tidak

optimalnya check and balances di ranah yudikatif. Dampak yang ditimbulkan dari

praktik pembangkangan konstitusi tersebut adalah lemahnya supremasi konstitusi,

delegitimasi MK secara kelembagaan, terjadinya ketidakpastian hukum

implementasi putusan MK, dan melemahnya independensi hakim karena intervensi

politik.