Penelitian ini membahas permasalahan terkait batasan penggunaan alasan public policy dalam pemeriksaan putusan arbitrase yang mengadili kontrak yang berhubungan dengan korupsi. Salah satu permasalahan utama dalam arbitrase komersial internasional adalah bagaimana alasan public policy sering digunakan secara luas dan tidak terstandarisasi dalam menolak atau membatalkan putusan arbitrase, terutama dalam kasus yang melibatkan dugaan korupsi. Ketidakpastian ini menimbulkan disparitas dalam implementasi arbitrase di berbagai yurisdiksi dan dapat menghambat kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti New York Convention 1958 (konvensi yang mengatur tentang pelaksanaan putusan arbitrase asing), serta peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan dokumen hukum lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan teknik kualitatif. Melalui analisis tersebut, penelitian ini merumuskan suatu standar yang dapat digunakan untuk membatasi alasan public policy dalam pemeriksaan putusan arbitrase atas kontrak yang berhubungan dengan korupsi. Standar tersebut mencakup: (1) terdapat bukti di hadapan arbiter bahwa kontrak bersifat komersial biasa; (2) para arbiter secara eksplisit menyatakan bahwa kontrak yang menjadi dasar tidak melanggar hukum; (3) tidak terdapat indikasi ketidakmampuan arbiter; dan (4) tidak ditemukan dugaan kolusi atau itikad buruk dalam proses memperoleh putusan arbitrase. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum serta mencegah penyalahgunaan alasan public policy dalam ranah arbitrase internasional.