Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengidentifikasi problematika hukum blue economy di sektor perbankan pada peraturan hukum positif di Indonesia serta memaparkan perbandingan pengaturan di sektor tersebut dengan Uni Eropa guna merumuskan kontruksi hukum yang ideal bagi Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan komparatif, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan, bahan hukum diperoleh dari sumber hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan perbankan, serta literatur akademik terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Uni Eropa telah memiliki kerangka regulasi yang lebih terstruktur dalam mendukung blue economy di sektor perbankan, termasuk adanya taksonomi keuangan berkelanjutan. Sementara itu, di Indonesia, meskipun telah terdapat pengaturan terkait keuangan berkelanjutan, pengaturan spesifik mengenai blue economy di sektor perbankan masih terbatas dan menghadapi tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi serta peningkatan kapasitas perbankan dalam mendukung blue economy melalui perumusan regulasi khusus yang mengatur mengenai blue economy, integrasi prinsip blue economy dalam analisis risiko perbankan, serta penguatan mekanisme pelaporan dan sanksi. Dengan demikian, sektor perbankan dapat berperan lebih optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan.